Newsdigital.id,(Jambi) – Di akhir masa Jabatan Bupati Muaro Jambi Hj.Masnah dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno (BBS), Bertempat diruang Aula BPK Provinsi Jambi Pemkab Muaro Jambi kembali terima Piagam Opini WTP ke Tujuh (7) kali nya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jambi, Jumat (20/05/22)
“Penyerahan piagam Opini WTP diterima langsung oleh Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro, SE., M.Tr.IP dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta, S. E., M. Acc., CSFA.
Saat penyerahan Piagam Opini WTP turut disaksikan oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Satya Bhakti, Kepala BPKAD , para OPD lingkup Pemkab Muaro Jambi serta tamu undagan .
“Sejak dari tahun 2016 sampai 2022 pemerintah kabupaten Muaro Jambi berhasil menerima Piagam Opini WTP sebanyak tujuh kali secara berturut-turut.
“Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno (BBS) Menyampaikan,” Rasa bersyukur dengan Penghargaan Predikat Opini WTP yang diraih Pemkab Muaro Jambi , ini merupakan Kado yang Terindah dimasa masa Akhir jabatan nya Sebagai Wakil Bupati Muaro Jambi,” saat dihubungi melalui WhatsApp Milik nya
“terkait dengan laporan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Muaro jambi mengucapkan terima kasih kepada BPK Jambi Perwakilan RI yang terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui catatan-catatan dan rekomendasi yang diberikan setiap tahunnya.
“Kami terus berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan, dengan harapan untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah dan pada waktunya nanti bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa catatan. Opini dari BPK yang kita terima hari ini, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 7 kali nya, merupakan buah kerja keras bersama, untuk itu, sudah pada tempatnya melalui kesempatan yang berbahagia ini.
“saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muaro jambi yang telah mendukung program Pemerintah Kabupaten Muaro jambi juga kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah” Tutup BBS (her)
