NEWSDIGITAL.ID.MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP, MM, M.Si., memimpin langsung Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (3/11/2026).
Rapat ini dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam arahannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menekankan pentingnya komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program reforma agraria. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada penataan dan legalisasi kepemilikan tanah, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma agraria bukan hanya soal legalisasi aset atau pembagian sertifikat tanah semata, tetapi juga bagaimana kita menyelaraskannya dengan penataan akses pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan, integrasi penataan aset dan penataan akses menjadi bagian penting dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kepastian hukum atas tanah perlu diiringi dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat memanfaatkan aset yang dimiliki secara produktif.
Salah satu agenda utama dalam rapat integrasi GTRA tahun ini adalah membahas penanganan dan penyelesaian konflik agraria, khususnya percepatan penyelesaian konflik TORU yang selama ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Melalui koordinasi dan sinergi antara BPN, perangkat daerah, camat, serta kepala desa, pemerintah daerah berupaya merumuskan langkah-langkah konkret dan solutif dalam menangani persoalan tersebut.
Bupati berharap seluruh pihak dapat berperan aktif sesuai tugas dan kewenangannya sehingga proses penyelesaian konflik agraria dapat berjalan secara terkoordinasi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rasa keadilan masyarakat.
Dengan pelaksanaan rapat integrasi GTRA ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menargetkan penataan aset dan akses dapat berjalan lebih terpadu, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta meminimalkan potensi sengketa pertanahan di masa mendatang. (*)
