Newsdigital.id,(Pelalawan)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan melakukan kegiatan donor darah bekerjasama dengan palang merah Indonesia (PMI) pelalawan, di Kantor DPRD Pelelawan pada Senin (15/11/2021)
Kegiatan bakti sosial ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2021. Dari hasil kegiatan donor darah ini dapat disumbangkan sebanyak 32 kantong darah kepada PMI Pelelawan.
Baharudin selaku Ketua DPRD kabupaten Pelalawan menyampaikan, Bahwa kegiatan donor darah ini sudah menjadi agenda rutin.
Baca Juga : Kejaksaan Negeri Pelalawan Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah
Menurut politisi Golkar ini kebutuhan darah di kabupaten Pelalawan khususnya untuk Kecamatan Pangkalan Kerinci cukup tinggi, sehingga DPRD pelalawan berinisiatif untuk turut berkontribusi menyumbangkan darah.
“Dalam setiap aksi donor darah itu tidak hanya Anggota DPRD saja, namun pegawai sekretariat dewan juga turut ambil bagian. Ini sudah menjadi agenda bersama,”kata Baharudin
“Insya Allah ini akan rutin setiap 3 bulan sekali. Anggota DPRD akan mendonorkan darahnya untuk masyarakat,”tuturnya.
Kegiatan donor darah ini digelar di sela kesibukan para wakil rakyat melakukan pembahasan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) tahun anggaran 2022 bersama pemerintah Kabupaten Pelalawan atau (Pemkab) Pelalawan.
“Sekarang juga sedang ada kegiatan pembahasan APBD, jadi yang datang sebelum pembahasan kita minta untuk donor darah dulu,”ucapnya
Saat ini, sambung Baharudin, DPRD pelalawan sedang melakukan proses pembahasan KUA-PPAS yang prosesnya sudah berjalan sejak pekan kemarin.
“Mulai dari penyerahan juga rapat secara maraton sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.Kita rencanakan KUA- PPAS selesai secepatnya dan dilanjutkan dengan Paripurna nota kesepakatan antara Pemda dan DPRD,”tuturnya.
Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) APBD 2020 harus diselesaikan paling lambat 30 November 2021 sehingga tepat waktu.
“Sebuah proses dijalankan termasuk dinamika-dinamika yang berkembang, ini semua bagian dari proses pembahasan APBD itu sendiri dan kami paham tidak akan keluar dari koridor pedoman induknya RPJMD, jadi dasar dan tolak ukurnya menyesuaikan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan.”Tutupnya.
(Victor Sinaga)
