NewsDigital.id.(Jambi) – Penjabat (Pj). Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni. M.Si mengharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat memasukan pemahaman tentang persoalan gangguan pertumbuhan atau stunting sebagai materi pembelajaran.
Harapannya agar dimasukkan sebagai materi muatan lokal di level pendidikan dasar. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Penilaian Kinerja Upaya Pencegahan dan Penurunan stunting Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi Tahun 2021, bertempat di ruang Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Selasa (25/05/2021).
”Strategi nasional tersebut terdiri dari 5 (lima) pilar dimana pilar ke-3 yaitu konvergensi program pusat, daerah dan desa yang bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah dan desa,” ungkapnya.
Untuk mencapai tujuan pilar ke-3 tersebut, diungkapkannya bahwa, strategi nasional memuat wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal ketiga mengkoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung aksi konvergensi/ integrasi percepatan pencegahan stunting. Keempat, membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja Kabupaten dalam penyelenggaraan pencegahan stunting.
Dikatakan Pj. Gubernur, Saat ini Provinsi Jambi masih dihadapkan permasalahan masih tingginya angka prevalensi stunting. Sebab berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Tahun 2018, angka prevalensi stunting pada balita masih diatas standar WHO yaitu sebesar 30,1 %.
Namun, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019, Prevalensi Stunting Provinsi Jambi sebesar 21,03 % dan menjadi Provinsi terbaik ke-5 se-Indonesia dan Penurunan Prevalensi stunting. Provinsi Jambi diberikan mandat oleh Pemerintah Pusat untuk menurunkan Prevalensi stunting Tahun 2022 sebesar 16 %, agar nantinya di Tahun 2024 Prevalensi Stunting Indonesia diturunkan menjadi 14 %.
“Untuk itu, kita harus dapat merencanakan dan melaksanakan 8 aksi konvergensi (Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Pergub tentang Peran Desa, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi data Stunting, dan Review Kinerja Tahunan).”
Pelaksanaan 8 Aksi Konevregensi Stunting dengan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 156/DP3AP2/III/2021 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, tanggal 11 Maret 2021.” Jelas Pj. Gubernur.
Dalam upaya penurunan Stunting di provinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi sudah diakui oleh Pemerintah pusat (Indonesia) sesuai dengan presentase yang menunjukan 8.03 persen, bisa dijadikan contoh oleh Kabupaten Lain dalam usaha penurunan.
Sebelumnya Ketua Penyelenggara Kepala Bappeda Provinsi Jambi Dr. Doni Iskandar. S.Sos. MT, mengemukakan, prioritas penilaian kinerja penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi oleh Tim Panelis Kinerja Provinsi Jambi Tahun 2021 ini dengan 4 lokus kabupaten Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Merangin.
