Newsdigital.id.(Jakarta)-Pagu indikatif Kementerian PUPR pada RAPBN 2022 tembus Rp100 triliun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan anggaran untuk proyek IKN tersebut memang belum ada.
Bahkan, dalam pagu indikatif tahun anggaran 2022 ini terdapat beberapa catatan yaitu belum termasuk IKN, food estate, dan kawasan industri terpadu. Menurut dia, kekurangan tersebut menjadi catatan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Namun, dalam waktu dekat pihaknya sedang mempersiapkan groundbreaking, istana, jalan, air dan drainase sembari menunggu pengesahan undang-undang IKN-nya dari DPR untuk membuat desain.
Selanjutnya, Basuki memaparkan, pagu indikatif Rp100 triliun dialokasikan untuk beberapa program kerja. Di antaranya, belanja operasional pegawai senilai Rp2,87 triliun, belanja operasional barang senilai Rp2,23 triliun, dan anggaran pendidikan senilai Rp4,56 triliun.
Selain daripada itu, alokasi untuk pemeliharaan sarana-prasarana dan jaringan terdiri dari pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan cadangan darurat bencana sebesar Rp22,45 triliun.
“Pada alokasi untuk kontrak tahun jamak yang diterbitkan sampai dengan Maret 2021 senilai Rp29,82 triliun. Serta pelaksanaan tugas dan fungsi dan prioritas nasional berlanjut seperti belanja operasional dan padat karya sebesar Rp15,64 triliun”jelas dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR-RI di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
